Menteri Perhubungan Tetapkan Peraturan Mengenai Batas Kecepatan

Menteri Perhubungan Tetapkan Peraturan Mengenai Batas Kecepatan

1288
0
BERBAGI
Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta mempertahankan mobilitas kendaraan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Peraturan ini berlaku di jalan tol dan jalan-jalan umum baik antarkota hingga permukiman.
Peraturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2015 yang antara lain berisi standar batas kecepatan maksimal nasional dan pembatasan kecepatan pada beberapa kategori jalan yang meliputi jalan bebas hambatan, jalan antarkota, jalan di kawasan perkotaan, dan jalan di permukiman.
Untuk di jalan bebas hambatan, kecepatan maksimal yang diijinkan mencapai 100 kilometer per jam dan minimal 60 km/jam dalam kondisi arus bebas. Jalan antarkota maksimal kecepatan 80 km/jam, jalan di kawasan perkotaan maksimal 50 km/jam sedangkan di permukiman maksimal 30 km/jam.
Perincian untuk kategori jalan yang dimaksud antara lain:
  1. Jalan bebas hambatan yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan jalan arteri primer dan kolektor primer.
  2. Jalan antarkota terdiri dari jalan nasional dan jalan provinsi.
  3. Jalan perkotaan termasuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
  4. Jalan permukiman yang dimaksud adalah jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kota dan kabupaten.
Peraturan ini belum sepenuhnya diberlakukan, karena dari segi peraturan masih berada di tingkat menteri. Selanjutnya akan ada keputusan dirjen untuk tatacara dan pengawasan serta lainnya baru kemudian berlaku secara umum.
Sosialisasi mengenai peraturan ini akan dilakukan pekan depan dan tidak ada pengecualian dalam penerapan aturan ini karena sudah diundangkan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY