Pemerintah Indonesia Kaji Skema Pajak Berdasarkan Emisi Gas Buang Kendaraan

Pemerintah Indonesia Kaji Skema Pajak Berdasarkan Emisi Gas Buang Kendaraan

664
0
BERBAGI
(sumber : lenews.ch)

Selama ini, skema penghitungan pajak kendaraan bermotor di Indonesia berpatokan pada besarnya kapasitas mesin kendaraan tersebut. Pemerintah Indonesia beberapa hari belakangan ini dikabarkan sedang membuka wacana untuk mengubah skema penghitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan, bukan lagi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Mengubah kebijakan seperti ini tentu saja membutuhkan persiapan yang benar-benar matang, karena konsumen kendaraan bermotor di Indonesia pada umumnya memang belum aware terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor.

Skema pajak seperti ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mendorong para produsen otomotif untuk menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berharap kebijakan baru ini dapat memicu tumbuhnya perusahaan yang akan berlomba-lomba untuk menciptakan kendaraan dengan tenaga listrik. “Pajaknya menggunakan CO2, itu tentunya akan menjadi alat pendorong, supaya mereka menghasilkan kendaraan yang semakin ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik,” terang Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan.

Masih Dihitung

Akan ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan baru ini. Beberapa instansi yang dilibatkan adalah Kementrian Perindustrian, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Keuangan, Gaikindo, dan produsen kendaraan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengumpulkan sumber dari beberapa negara yang sudah menerapkan sistem ini, supaya para penyusun kebijakan tidak terlalu kesulitan.

tidak hanya di dunia otomotif, negara-negara lain juga menerapkan CO2 Tax pada banyak sektor industri (ilustrasi : New York Times)
tidak hanya di dunia otomotif, negara-negara lain juga menerapkan CO2 Tax pada banyak sektor industri (ilustrasi : New York Times)

Beberapa pertimbangan pun harus dimasak dengan matang, salah satunya berkaitan dengan keuangan. Ketika struktur pajak berubah, apakah nantinya perubahan ini akan menimbulkan perubahan pada penghasilan negara dari pajak kendaraan bermotor? Karena kalaupun ada perbedaan, harus lebih dari penghasilan pajak kendaraan bermotor saat ini, jangan sampai berkurang. Paling tidak, pajak yang dihasilkan harus sama dengan yang dihasilkan saat ini.

Semakin Besar Emisi CO2, Semakin Besar Pajaknya

Sistem penghitungan pajak berbasis karbon ini metode penghitungannya akan berpatokan pada seberapa banyak kandungan CO2 pada gas buang kendaraan. Semakin besar emisinya, maka semakin besar pajaknya, begitu pula jika CO2 yang di hasilkan semakin kecil, maka pajaknya pun akan semakin rendah. Selain untuk memicu pertumbuhan industri kendaraan listrik, kebijakan pajak ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi polusi di Indonesia.

apakah dengan diterapkannya sistem penghitungan pajak berdasarkan emisi ini akan bisa mengurangi polusi di Indonesia? (foto : ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)
apakah dengan diterapkannya sistem penghitungan pajak berdasarkan emisi ini akan bisa mengurangi polusi di Indonesia? (foto : ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Apapun tujuan pemerintah, selama itu berimbas positif bagi alam dan kemajuan industri di Indonesia, pasti akan banyak yang mendukung. Tetapi ada baiknya jika sebelum diterapkan, pertimbangkan dulu sematang mungkin. Jangan pula mengambil peraturan dari negara lain dan menerapkannya di Indonesia tanpa penyesuaian, karena pasti akan banyak perbedaan yang tidak akan sesuai.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY