Kenaikan Tarif Administrasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor Ditentang Masyarakat

Kenaikan Tarif Administrasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor Ditentang Masyarakat

690
0
BERBAGI
Timbul kehebohan karena hari ini tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor naik (Foto: katadata)

Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua, tiga maupun roda empat. Tarif baru yang mulai diberlakukan pada hari Jumat (6/1/2017) ini mendapat beragam reaksi dari masyarakat, terutama karena ada beberapa tarif yang kenaikannya hingga 3 kali lipat.

Terkait hal ini, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LSM menyatakan penolakannya pada kenaikan biaya tersebut, terutama pada administrasi pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Menurut mereka, ada sejumlah alasan kenapa pemerintah tak seharusnya menerapkan tarif baru tersebut.

Dinilai Tidak Transparan

Salah satu poin yang mendasari penolakan adalah proses penyusunan PP 60 tahun 2016 sebagai landasan hukum penaikan biaya adminstrasi dianggap tidak transparan dan tidak ada uji publik lalu tiba-tiba naik. Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) juga menyebutkan bahwa penerimaan dana tambahan dari sektor ini tak begitu signifikan. Target kenaikan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari regulasi ini hanya Rp 1,7 triliun, sedangkan dirinya beranggapan masih ada banyak pos-pos lain yang bisa dimaksimalkan dan lebih besar dari tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.

Kenaikan tarifnya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari sebelumnya (Foto: Polri)

Basuki Widodo dari Indonesia Tax Care turut menambahkan, menurutnya dengan menaikkan tarif tersebut justru memperlihatkan bahwa pemerintah sporadis dalam menyusun kebijakan. Selain itu, menurutnya masih banyak PR yang harus diselesaikan terkait pelayanan, bukannya malah menaikkan tarif hingga 300 persen. Basuki juga mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi kebijaakan ini. Kalaupun terpaksa dinaikkan, dirinya berharap kenaikannya masih rasional dan tidak langsung mencapai 300 persen.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY