Pabrikan Otomotif Sudah Siap Tekan Emisi Karbon, Tinggal Tunggu Regulasi dari Pemerintah...

Pabrikan Otomotif Sudah Siap Tekan Emisi Karbon, Tinggal Tunggu Regulasi dari Pemerintah Indonesia

402
0
BERBAGI
(sumber : ways2green)

Untuk urusan penekanan emisi gas buang kendaraan di negara berkembang seperti Indonesia, sepertinya memang harus dilakukan pelan-pelan dan tidak bisa tergesa-gesa. Ada banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia saat ini memang sedang fokus melakukan perundingan agar bisa membuat regulasi terkait emisi karbon, melalui Direktorat Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

Jika dilihat dari sisi Agen Pemegang Merek (APM), menurut I Gusti Putu sebagai Dirjen ILMATE Kemenperin, APM di Indonesia saat ini sebenarnya sudah sangat siap untuk mematuhi regulasi emisi karbon. APM sudah siap dengan teknologi tinggi yang sangat mampu menekan gas buang, “Sebenarnya kalau soal teknologi, saat ini juga sudah ada yang benar-benar full bersih, itu sudah ada. Seperti listrik, tidak ada emisinya sudah ada,” ujar Putu. “Cuma masalahnya, kalau itu kita terapkan, misalnya kita bicara kepada pabrikan pokoknya mulai tahun depan harus listrik, yang ada ini industri di Indonesia semuanya tutup, yang ada semua barangnya diimpor,” tambahnya.

Mulai Kapan?

Dalam hal regulasi seperti ini, tentu saja yang memiliki peran besar adalah pihak pemerintah. Lalu kapankan regulasi seperti ini bisa diberlakukan? “Sekarang kita punya waktu sampai 2030, nah sekian tahun ini supaya 2030 ini bisa menurunkan emisi karbon 29 persen. Kita pertanyakan kendaraan motor itu mau menurunkan berapa, dari 29 persen itu kendaraan yang akan beroperasi, misalnya akan berkontribusi 5 persen, Nah 5 persen itu di 2030 kombinasi kendaraan itu seperti apa? listrik ada berapa persen? hybrid ada berapa? itu harus kita sepakati dulu. Kendaraan di 2030 itu seperti apa, kombinasinya seperti apa. Misalnya kendaraan umum yang di atas rel itu harus listrik, di jalan raya baru gas. Ini yang harus disepakati terlebih dahulu oleh semua pelaku industri otomotif,” terang Putu.

Proyek MRT yang sedang dibangun di Jakarta mungkin seharusnya sudah dirancangan detail untuk mempersiapkan regulasi emisi karbon di masa mendatang (foto : Detik)

Sedangkan saat disinggung masalah target, Putu mengatakan bahwa ini adalah ranah dari Kementerian Keuangan, karena juga berkaitan dengan pajak. Selain urusan pajak, untuk bisa menekan emisi karbon ada beberapa hal di industri otomotif yang juga harus diperbaiki, salah satunya yaitu soal bahan bakar, karena bahan bakar yang berkualitas bisa menekan emisi. “Misalnya menggunakan Euro4, Saya memang belum tahu dari teman-teman energi, itu jika kendaraan Euro2 pindah ke Euro4 ini akan mengurangi emisi berapa besar,” kata Putu.

Pengujian emisi di Indonesia selama ini tidak dipandang sebagai hal yang penting, hanya seperti variasi dalam sebuah acara saja (foto : Edorusyanto)

Sebenarnya dari sini sudah terlihat bahwa pembetukan regulasi ini membutuhkan perang dari banyak pihak, sedangkan pihak Kemenperin sifatnya adalah menjaga semuanya berjalan dengan baik antar berbagai lembaga dan pihak swasta. “Seperti bahan bakar ini kan kebijakannya Pertamina, kemudian dari teknologi kendaraan itu dari para APM untuk membuat mobil di sini (Indonesia-Red), perpajakan itu kan dari pemerintah. Kami dari Perindustrian, harus berada ditengah-tengah, kami harus membantu Pertamina, kami harus membantu harus APM untuk industrinya, dan perpajakan oleh pemerintah,” ujar Putu. Selain itu, pihak Departemen perhubungan juga harus berperan untuk membuat regulasi tentang umur kendaraan yang boleh berjalan.

Kalaupun tidak lulus uji emisi, pemilik kendaraan yang tertempel stiker seperti ini pun tidak lantas merasa prihatin dan tidak merasa perlu untuk memperbaiki mesin kendaraannya. (foto : Aktual)

Selain dari banyak pihak dari instansi pemerintahan dan swasta, sebenarnya hal yang paling penting adalah kesiapan masyarakat Indonesia untuk menerima teknologi baru ini. Bisa saja regulasi ini buru-buru diterapkan, tetapi akan ada berapa banyak orang Indonesia yang nantinya tidak bisa membeli atau bahkan tetap ngeyel dan parahnya tidak bisa menerima teknologi-teknologi baru yang disebabkan oleh adanya regulasi emisi karbon.

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY