Mobil Mewah akan Dikenai Cukai Otomotif?

Mobil Mewah akan Dikenai Cukai Otomotif?

327
0
BERBAGI
(foto : Peruri)

Pemerintah Indonesia kembali membuat kajian tentang pajak penjualan untuk kendaraan bermotor. Pengganti pajak yang sedang dibahas ini adalah pajak berdasarkan emisi dan cukai otomotif untuk mobil-mobil mewah sebagai pengganti Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. “Kami sedang mengkaji, di mana dari sisi legal ada dasarnya (terkait perubahan pajak), dan memungkinkan mengubah dari PPnBM ke arah cukai, atau Pajak Lingkungan, dan seterusnya. Kami kaji dulu ke arah sana, baru kemudian setelah legal basisnya ketemu, baru bisa kami pikirkan simulasinya dan implementasinya,” ujar Sarno, Kepala Subbidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal Indonesia.

Sementara ini, menurut keterangan Sarno, negara-negara di ASEAN sendiri sudah menerapkan cukai untuk produk-produk otomotif, sedangkan di Indonesia cukai baru menempel pada produk rokok dan alkohol saja. Sarno juga mengatakan bahwa wacana ini baru sebatas survei saja, pada tahap awal ini pihak BKF masih mengkaji perubahan pajak ke cukai, sebelumnya nantinya menjadi ketentuan yang baku.

Diawasi Penggunaannya

Ada beberapa hal penting yang mendasari perbedaan pajak dan cukai, salah satunya adalah produk atau barang yang dikenakan cukai akan terus diawasi peredarannya di lapangan, sementara pajak dalam hal ini PPnBM, ketika kewajibannya sudah terpenuhi, langsung dilepas. “PPnBM tidak ada pengawasan lagi, karena itu bukan barang kena cukai. Kalau barang kena cukai, begitu diproduksi, dikonsumsi dan disosialisasikan ke masyarakat masih dalam pengwasan Diektorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti contohnya rokok, yang dikenakan cukai, jadi dari mulai produksi sampai dikonsumsi masih diawasi, itu bedanya PPnBM dan cukai,” terang Sarno.

Daftar tarif PPnBM tahun 2016 (sumber : Mansarpost)

Walaupun masih sekedar wacana, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil kajian ini nantinya akan benar-benar diwujudkan. “Jika terealisasi, maka akan dilekatkan tanda cukai atau pembayaran (entah di pelat nomor atau STNK). Di lapangan nantinya kami punya teman-teman bea cukai yang mengecek langsung distribusi dan konsumsi barang kena cukai ini, bisa jadi juga akan ada inspeksi mendadak,” ujar Sarno. Kemungkinan, dengan adanya pengawasan tambahan ini, peredaran mobil atau sepeda motor yang illegal bisa direduksi jika ketahuan berkeliarana di jalanan tanpa tanda cukai. Kewajiban Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada pasal 2 ayat 1 huruf b.

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY