OJK Buat Peraturan Baru, Omzet Dealer Turun

OJK Buat Peraturan Baru, Omzet Dealer Turun

507
0
BERBAGI
(sumber : OJK)

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan baru saja menerapkan peraturan baru terkait dengan penerimaan komisi oleh diler dari perusahaan pembiayaan. Dengan diterapkannya peraturan ini, maka otomatis ada pembatasan penerimaan komisi yang berujung pada menurunnya pendapatan perusahaan yang berbisnis di sektor penjualan ritel kendaraan bermotor.

Nugroho Suharlim, Chief Operating Officer Kreasi Auto Kencana Group, salah satu perusahaan diler terbesar di Indonesia, mengatakan dengan kebijakan tersebut maka pendapatan perusahaan dari sisi penjualan produk akan berkurang. “Ada dampak itu pasti, pendapatan kami terpangkas. Tapi karena ini aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah maka kami akan mengikuti. Tapi yang jelas ini tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas marketing,” katanya.

Diler Roda Dua Keberatan

Berbeda dengan Nugroho Suharlim, Chief Marketing Auto 2000 Martogi Siahaan mengatakan bahwa surat edaran tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi pengurangan pendapatan perusahaan. Sebab selama ini, perusahaan diler yang memasarkan mobil merek Toyota itu tidak menumpukan keuntungan pada insentif. “Kami tidak menggantungkan pendapatan dari itu. Secara umum kami akan menaati aturan itu karena tujuannya untuk menyehatkan perusahaan pembiayaan,” katanya. Sayangnya, keadaan ini sangat mempengaruhi penjualan ritel sepeda motor. Bahkan, Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala menilai kebijakan ini mengganggu aktivitas pemasaran. Sebab, peritel sepeda motor biasanya menggunakan sebagian dana insentif itu untuk aktivitas promosi.

Peraturan ini dibuat tentu saja untuk mempersehat iklim keuangan. Perusahaan yang keberatan mungkin sebaiknya melakukan penyesuaian atau membuat strategi lain. (foto : bara.or.id)

Surat edaran yang diterbitkan oleh OJK ini (SE No. 1/ SEOJK.05/2016) sudah beredar sejak tahun lalu dan berisi tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan, dan didalamya, OJK membatasi pemberian insentif oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Sebelum ada aturan ini, insentif yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan bisa mencapai 40%–45%. Nugroho menjelaskan, dengan adanya pembatasan insentif, biasanya perusahaan pembiayaan menawarkan sejumlah paket kepada diler untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. “Misalnya ada sistem paket asuransi atau lainnya. Itu kemudian ditawarkan kepada konsumen. Paket itu tidak melanggar karena tidak ada paksaan kepada konsumen.” Penggunaan sistem paket ini lazim digunakan oleh perusahaan diler sebagai konsekuensi dari berkurangnya pendapatan perusahaan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY