Pemerintah Harapkan Pemilik Usaha Taxi Online Patuhi Peraturan

Pemerintah Harapkan Pemilik Usaha Taxi Online Patuhi Peraturan

421
0
BERBAGI
(Foto: Indonesia daily news)

Pemilik perusahaan transportasi berbasis aplikasi diminta patuhi revisi Peraturan Menteri Perhubungan 32/2016 dan tidak perlu meminta perpanjangan waktu uji coba. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah dan pelaku aplikasi bisa mencontoh Taksi Kosti, yang dikelola oleh para sopir merupakan koperasi taksi milik sopir. “Negara wajib melindungi pengusaha yang ada dan warga yang akan menggunakannya,” jelas Djoko.

Menurut Djoko, permintaan pengelola transportasi online ada jalur khusus saat KIR agak berlebihan, karena semua kendaraan yang di KIR juga harus ikut antre. Artinya, sekarang jumlah kendaraan online jumlahnya tidak terhingga. Jika ada pool, KIR tetap dilakukan 6 bulan sekali, sehingga setiap saat akan beroperasi diperiksa terlebih dahulu. “Jangan sampai KIR dianggap sumber pendapatan daerah, KIR adalah upaya melihat kelaikan kendaraan apakah masih dapat beroperasi dengan baik atau tidak. Supaya jika membawa penumpang, kendaraan dijamin aman,” tuturnya.

Jumlahnya Tidak Boleh Berlebihan

Djoko juga menyatakan bahwa pembatasan kuota penting agar tidak oversupply yang berujung keburukan pelayanan, rebutan penumpang, saling banting tarif. Jika dibebaskan, tidak mendukung keberadaan transportasi umum yang sedang proses pembenahan dan cenderung menambah kendaraan pribadi. “Transportasi online menginginkan sebanyak mungkin kendaraan ikut programnya, tapi tidak memikirkan keberlanjutannya. Bagaimana jika yang ikut transportasi online adalah mobil cicilan yang setiap bulan wajib mengangsur?” tanya Djoko.

Beberapa saat yang lalu, pemerintah juga sempat merevisi peraturan yang awalnya melarang mobil LCGC untuk digunakan sebagai taksi online. (Foto: Ototaiment)

Untuk mendapatkan kuota adalah dimulai dengan kajian kebutuhan demand. Jika supply melebihi demand, tentunya akan berakhir dengan kerugian, jadi harus ada keseimbangan supply dan demand. Jika selama ini ada permainan dalam hal kuota, hal itu harus diubah. Bentuk institusi yang terdiri dari unsur pemerintah, anggota dewan, lembaga konsumen, akademisi, praktisi bisnis transportasi yang akan membantu itu.

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY