Mulai 1 April 2017, Tarif Transportasi Online Bakal Naik

Mulai 1 April 2017, Tarif Transportasi Online Bakal Naik

1504
0
BERBAGI
Tarif taksi online akan naik (Foto: baliberkarya)

Transportasi umum berbasis aplikasi online memang tengah menjamur bak cendawan di musim penghujan. Transportasi jenis ini juga hingga sekarang masih menuai pro dan kontra. Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya transportasi yang murah dan memudahkan tentu mendukung, namun bagi para pengusaha transportasi konvensional maupun pengendaranya, kehadiran transportasi online menjadi momok baru yang mengancam penghidupan mereka.

Pemerintah pun berusaha mencari solusi terbaik bagi jenis transportasi baru ini, termasuk dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) No. 32 tahun 2016 mengenai regulasi transportasi online yang memadai. PM ini akhirnya mendapat tentangan dari para pengemudi transportasi online karena melarang mobil dengan kubikasi di bawah 1.300 cc untuk digunakan sebagai transportasi online. Pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi, namun dengan sejumlah syarat.

Imbasnya pada Tarif

Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, sosialisasi yang telah dilakukan selama enam bulan terakhir mengenai PM No. 32 tahun 2016 akan mulai diterapkan per 1 April 2017. Menilik PM 32 tersebut, setidaknya ada 11 tuntutan yang disampaikan oleh para perusahaan taksi online dan konvensional, di mana salah satu poin yang ditegaskan adalah mekanisme tarif.

Apakah tarif transportasi online yang akan naik tersebut bakal berimbas pada penurunan jumlah konsumen? (Foto: netz)

Mekanisme tarif yang dimaksud mencantumkan tarif batas atas dan batas bawah angkutan umum berbasis online, dengan salah satu poinnya adalah pihak taksi online akan memberlakukan tarif untuk jarak tertentu dengan jumlah Rp 50.000. Kalaupun bisa kurang, selisihnya tidak boleh terlalu jauh atau terlalu murah. “Jadi kemungkinan nanti misal kalau taksi itu jarak tertentu tarifnya Rp 50 ribu, kalau taksi online tidak terus Rp 10 ribu, misal nanti jadi Rp 40 ribu atau berapa, tidak jauh selisih tarifnya,” ujar Pudji. Perusahaan taksi online juga akan dikenai pajak sesuai ketentuan Dirjen Pajak dan wajib memastikan bahwa kendaraan yang digunakan sebagai transportasi online aman dan layak digunakan.

Buntut Keluhan Organda

Salah satu hal yang mendasari adanya kebijakan ini adalah munculnya keluhan dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan yang mengatakan bahwa bisnis angkutan darat pada 2016 mengalami penurunan secara drastis hingga 50 persen. Penurunan ini memakan korban dua perusahaan taksi yang terpaksa gulung tikar karena kalah saing dengan transportasi online.

Organda mengeluhkan penurunan pendapatannya hingga 50 persen sejak munculnya transportasi online (Foto: arah)

“Bisnis transportasi darat di 2016 secara umum ambruk 60 persen, khususnya untuk beberapa sektor seperti taksi, angling (angkutan lingkungan) dan mikrolet. Taksi turun 40-50 persen‎, mikrolet 30 persen. Ada juga yang kendaraannya yang tinggal 10 persen beroperasi, ada yang 20 persen beroperasi. Tergantung perusahaannya,” ujar Shafruhan. Oleh karenanya, dirinya meminta Pemerintah turut memperhatikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY