KPPU Beri Tiga Rekomendasi Terkait Kisruh Tarif Taksi Online

KPPU Beri Tiga Rekomendasi Terkait Kisruh Tarif Taksi Online

408
0
BERBAGI
Organda mengeluhkan penurunan pendapatannya hingga 50 persen sejak munculnya transportasi online (Foto: arah)

Gara-gara kisruh tarif taksi online, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya ikut turun memberikan saran. KPPU memberikan tiga rekomendasi agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat mendorong penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan bahwa dengan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, pihaknya mendukung Kementerian Perhubungan untuk menetapkan pengaturan yang dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha penyedia jasa angkutan taksi, baik itu taksi konvensional maupun taksi online yang dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus.

Tiga Rekomendasi dari KPPU

Terkait tiga rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPPU, yang pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, KPPU menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif saja. Menurutnya, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi. Lebih jauh batas bawah tarif dapat menjadi sumber inflasi.

Stiker untuk menandai taksi online (Foto: Kompas)

Kedua, KPPU menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dengan demikian, penentuan jumlah armada bagi pelaku usaha angkutan diserahkan kepada mekanisme pasar. Setiap pelaku usaha akan menyesuaikan jumlah armadanya sesuai kebutuhan konsumen. Pengaturan oleh pemerintah akan mengurangi persaingan dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Pemerintah pun akhirnya juga memperbolehkan mobil LCGC untuk dipergunakan sebagai taksi online. (Foto: Ototaiment)

Ketiga, KPPU menyarankan pemerintah menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum. Kewajiban STNK kendaraan taksi online atas nama badan hukum memiliki makna pengalihan kepemilikan dari perseorangan kepada badan hukum. Selain itu, pemerintah sebaiknya bisa mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan Hukum koperasi yang asetnya dimiliki Oleh anggota.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY