Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Produsen yang Tak Patuhi Euro 4

Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Produsen yang Tak Patuhi Euro 4

193
0
BERBAGI
Segala perubahan pasti membutuhkan konsekuensi, apakah masyarakat sudah siap menanggung konsekuensinya? (sumber: 78Deka)

Diberlakukannya standar emisi Euro 4 di Indonesia yang rencananya mulai diterapkan pada bulan September 2018 mendapat apresiasi yang baik dari berbagai kalangan, khususnya para produsen. Hal ini dikarenakan para produsen tidak perlu lagi kerepotan memproduksi produk yang sama namun dengan dua spesifikasi, Euro 2 untuk dalam negeri, dan Euro 4 untuk di impor,

Meski begitu, Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan peringatan pada para agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk patuh pada Peraturan Menteri tentang Euro 4 tersebut. Jika tidak, sanksi tegas akan diberikan.

Sanksi Sesuai Undang-Undang

Jika merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M,N dan O, kita memang tidak akan menjumpai adanya poin mengenai sanksi, namun pembahasan mengenai sanksi tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uji emisi kendaraan (Foto: Viva)

Secara khusus, pada pasal 90-93 di Undang-Undang tersebut tercantum bahwa tidak hanya pemerintah pusat atau daerah yang bisa mengajukan gugatan, tapi bisa juga masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan hidup. Ini berarti jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan dari produsen, bisa saja kasusnya akan berbuntut panjang seperti misalkan skandal emisi yang menimpa Volkswagen di Amerika Serikat.

Kecurangan VW berdampak besar pada dunia otomotif (Foto: gettyimages)

Lebih lanjut, pada pasal 98-120 ada penjelasan lebih detail mengenai bentuk sanksi yang dikenakan, yakni berupa kurungan atau denda, serta penerapannya di lapangan. Jadi misalkan produsen melebihi baku mutu, baik sengaja atau lalai, akan dikenakan sanksi mulai kurungan plus denda. Minimal kurungan 3-10 tahun dan denda dari Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY