Masalah Tarif Taksi Online Akan Jadi Urusan Pemerintah Pusat

Masalah Tarif Taksi Online Akan Jadi Urusan Pemerintah Pusat

209
0
BERBAGI
Apakah tarif transportasi online yang akan naik tersebut bakal berimbas pada penurunan jumlah konsumen? (Foto: netz)

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 yang sekaligus menjadi payung hukum taksi online pada tanggal 1 April 2017, masih tersisa beberapa poin dari revisi peraturan tersebut yang masih menjadi pro-kontra.

Seperti kita ketahui, dari 11 poin revisi yang tercantum di PM No. 32, belum semuanya resmi berlaku. Pemerintah masih memberikan toleransi waktu tiga bulan untuk sejumlah poin yang dirasa masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut, termasuk mengenai tarif batas atas dan bawah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

Keputusan Ada di Tangan Menteri Perhubungan

Jika melihat rencana awal, penentuan tarif dari taksi online akan diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Namun kini hal itu akan diambil alih oleh Menteri Perhubungan. Hal ini untuk menghindari adanya ketidaksetaraan tarif antar daerah, terutama di luar Jakarta. Menurut Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan, langkah ini diambil setelah melihat ada beberapa daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari tingkat kebutuhan dan ekonominya, namun saat angka tarifnya rilis, ternyata mempunyai nilai tarif yang berbeda jauh.

11 poin revisi PM 32 yang harus dipatuhi provider dan pengemudi taksi online (Foto: Koran Sindo)

Agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, akhirnya pemerintah mengambil alih penentuan tarif tersebut. Pemerintah daerah cukup memberikan usulan tarif beserta hasil kajiannya ke pemerintah pusat, baru kemudian pemerintah pusat akan mengkaji ulang kembali. Pitra menambahkan, jika antara daerah satu dengan daerah lain yang berdekatan dan punya karakter sama tapi angka tarifnya beda jauh, maka akan tidak seimbang. Oleh karena itulah menteri Perhubungan yang akan mengambil peran untuk menentukan tarif tersebut.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY