Jakarta – Kabar mengenai kenaikan tarif ojek online (ojol) kembali mencuat, membuat resah jutaan pengguna dan pengemudi. Namun, di balik pernyataan resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyebut wacana ini masih dalam tahap pengkajian, muncul pertanyaan: apakah ada agenda tersembunyi yang belum terungkap?
Kemenhub menegaskan bahwa setiap perubahan tarif harus melalui kajian mendalam, dialog dengan berbagai pihak, dan pertimbangan matang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan kemampuan bayar masyarakat. Pernyataan ini tentu terdengar bijak, namun mengabaikan fakta bahwa ekosistem ojol telah lama menyimpan bara api ketidakadilan.
Beban Pengemudi Makin Berat?
Fokus utama diskusi seringkali berkutat pada besaran tarif dan persentase potongan aplikasi. Padahal, masalah yang lebih mendasar adalah sistem kerja ojol itu sendiri. Banyak pengemudi mengeluhkan target harian yang tinggi, bonus yang sulit dicapai, dan biaya operasional yang terus meningkat.
Kenaikan tarif, tanpa diiringi perbaikan sistem yang berpihak pada pengemudi, hanya akan menjadi solusi sementara. Beban akan tetap bertumpuk di pundak mereka, sementara aplikator dan investor tetap meraup keuntungan besar.
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Pemerintah berkali-kali menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem ojol. Namun, seringkali yang dimaksud dengan "ekosistem" ini adalah keuntungan perusahaan aplikasi, bukan kesejahteraan pengemudi atau kemudahan pengguna.
Wacana pembatasan potongan aplikasi menjadi 10% adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi formalitas, sementara aplikator mencari cara lain untuk memeras pengemudi.
FGD: Sekadar Formalitas atau Solusi Nyata?
Rencana Kemenhub untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak adalah langkah positif. Namun, FGD ini tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial atau ajang lip service. Suara pengemudi harus didengar dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa saja yang dibahas dalam FGD, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana keputusan akhir diambil. Tanpa transparansi, wacana kenaikan tarif ojol hanya akan menjadi bola liar yang terus menggelinding, tanpa ada kejelasan ujungnya.
Saatnya Evaluasi Total
Wacana kenaikan tarif ojol seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem transportasi daring di Indonesia. Pemerintah perlu meninjau kembali regulasi yang ada, memastikan adanya persaingan yang sehat antar-aplikator, dan melindungi hak-hak pengemudi sebagai pekerja.
Jika pemerintah gagal melakukan evaluasi yang komprehensif, kenaikan tarif ojol hanya akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ketidakpuasan pengemudi akan terus meningkat, dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
